Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (Part4)

-

11. Perundingan Roem-Royen
     
Setelah adanya resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949, PBB memerintahkan UNCI agar membantu pelaksanaan resolusi tersebut. UNCI  kemudian menemui para pemimpin RI dan Belanda yang akhirnya mereka berhasil dibawa ke meja perundingan. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr.Moh. Roem, sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. J.H. van Royen. Pada tanggal 17 April 1949, dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta yang dipimpin oleh Marle Cochran, wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan selanjutnya delegasi Indonesia adalah Drs.Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Bowono IX. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 dicapailah persetujuan yang disebut Roem-Royen Statement. Pernyataan pemerintahan RI dibacakan oleh ketua delegasi indonesia Mr. Moh. Roem yang berisi antara lain bahwa pemerintah RI akan: 
  • Mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
  • Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dari tidak bersyarat kepada negara RIS.
 Selanjutnya delegasi Belanda membacakan pernyataannya yang dilakukan oleh Dr. J. H. van Royen yang berisi, antara lain bahwa Belanda akan : 
  • Menyetujui Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
  • Membebaskan para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan polintik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
  • Menyetujui Republik Indonesia menjadi vagiaan dari RIS. 
  • Mengadakan KMB secepatnya Di Den Haag setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
    Dengan dicapainya Perjanjian Roem-Royen, mulailah diadakan tindakan pelaksanaannya yng meliputi kegiatan sebagai berikut:
  • Seluruh tentara Belanda harus segera ditarik dari Yogyakarta.
  • Setelah Kota Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda, pada tanggal 29 Juni, selanjutnya TNI mulai menggantikannya memasuki kota. Keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI tersebut diawali oleh UNCI. Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan ditandu beserta para pejuang lainnya tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. 

12. Konferensi Antar-Indonesia
      
Dalam Perundingan Roem-Royen, bangsa Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. belanda. Sebagai persiapan menghadapi KMB, diadakan Konferensi Antar-Indonesia yang bertujuan mengadakan pembicaraan antara Badan Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg/ BFO) dan Republik Indonesia guna mendapatkan kesepakatan yang mendasar untuk menghadapi KMB. BFO adalah Negara-negara boneka buatan Belanda di Republik Indonesia. Namun, mereka menentang Agresi Militer Belanda II atas Kota Yogyakarta. 
Konferensi Antar-Indonesia dilangsungkan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Tujuan konferensi ini adalah untuk membahas berbagai hal yang ada kaitannya dengan pembentukan negara federal sementara. Keputusan penting yang diambil, antara lain sebagai berikut: 
  • Nama negara federal adalah Republik Indonesia Serikat (RIS).
  • RIS akan dikepalai oleh seorang presiden yang terpilih oleh negara-negara bagian (RI dan BFO).
  • Dalam konstitusi sementara hris ada ketentuan tentang negara-negara bagian yang dihimpun dalam RIS.
  • RIS akan menerima kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda.
  • Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang Nasional.
  • Pertama negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS.
Sidang kedua Konferensi Antar-Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949. Persetujuanya yang dicapai, antara lain bendera RIS adalah sang Merah Putih, lagu kebangsaannya adalah indonesia Raya, dan bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Presiden RIS dipilih oleh para wakil dari RI dan BFO. Pengisian keanggotaan MPRS, diserahkan kepada kebijaksanaan negara-negara bagian yang jumlahnya 16 Negara. Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasio yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaannya KMB.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

-
     Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22-29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh para perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo untuk memantangkan gagasan masalah yang akan dibahas dalam konferensi nantinya. *Untuk diingat kembali   Hasil keputusan Konferensi Bogor adalah sebagai berikut. Konferensi Asia-Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955. Penetapan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia-Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. Dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.
Baca selengkapnya

Majelis Islam A' la Indonesia (MIAI)

-
    Majelis Islam A'la Indonesia juga disebut Majelis UI Islamil A'la Indonesia atau Islam Luhur. Majelis ini didirikan di Surabaya pada bulan September 1937 atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Majelis ini merupakan badan federasi dari perkumpulan-perkumpulan Islam, antara lain NU, Muhammadiyah, PSII, PII, Al Irsyad, Persis, Persatuan Ulama Indonesia, Al Washiliyah, Al Islam, dan Warmusi (Wartawan Muslimin Indonesia). Sususan pengurusnya adalah sebagai berikut. - Ketua : K.H. A. Wahid Hasyim (NU) - Wakil Ketua I : K.H. Mas Mansyur    (Muhammadiyah) - Wakil Ketua II : Wondoamiseno (PSII) - Sekretaris : Sastrodiwiryo (Persis) - Bendahara : Sukirman     Pada mulanya MIAI tidak berpolitik, tetapi kemudian mengikuti aksi-aksi politik menentang penjajah bersama GAPI dan Majelis Rakyat indonesia. Kegiatan MIAI yang utama adalah melaksanakan kongres-kongres partai dan organisasi Islam Indonesia.
Baca selengkapnya

Pemberontakan PRRI/Permesta

-
      Selama munculnya berbagai pemberontakan, di daerah-daerah tertentu timbul pula pergolakan hebat. Pokok persoalnya adalah adanya rasa tidak puas dan tidak percaya kepada pemerintah pusat. Mereka melakukan gerakan yang melawan hukum, antara lain dengan mendirikan berbagai dewan seperti berikut. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Vince Samuel. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Utara, pendirinya adalah golongan polintik tertentu yang mendukung Letnan Kolonel Barlian dan aktivitasnya dipimpin oleh Mayor Nawawi.      Pemerintah berusaha menyelesaikan persoalan di daerah-daerah secara damai, namun mereka tetap berkeinginan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng Letnan Kolonel Achmad Husein segera memproklamasikan berdirinya ...
Baca selengkapnya