Kehidupan polintik dan Pemerintahan, Pemilu I, Upaya Konstituante Menyusun UUD, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (part2)

-
B.  Pemilihan Umum I
      Pada tanggal 29 September 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Puluhan partai politik, organisasi massa, dan perseorangan ikut serta mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang pertama.

     Dalam pelaksanaan pemilu wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Jumlah pemilh dalam pemilu sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan UU No.7 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1954. Pemilihan umum yang pertama dapat berjalan tertib dan lancar. 

      Hasil Pemilu 1955 memunculkan empat partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Nahdhatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah pemilu terlaksana, pertentangan antarpartai masih saja terjadi. Akibatnya, melahirkan sistem polintik demokrasi terpimpin.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

-
     Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22-29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh para perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo untuk memantangkan gagasan masalah yang akan dibahas dalam konferensi nantinya. *Untuk diingat kembali   Hasil keputusan Konferensi Bogor adalah sebagai berikut. Konferensi Asia-Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955. Penetapan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia-Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. Dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.
Baca selengkapnya

Majelis Islam A' la Indonesia (MIAI)

-
    Majelis Islam A'la Indonesia juga disebut Majelis UI Islamil A'la Indonesia atau Islam Luhur. Majelis ini didirikan di Surabaya pada bulan September 1937 atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Majelis ini merupakan badan federasi dari perkumpulan-perkumpulan Islam, antara lain NU, Muhammadiyah, PSII, PII, Al Irsyad, Persis, Persatuan Ulama Indonesia, Al Washiliyah, Al Islam, dan Warmusi (Wartawan Muslimin Indonesia). Sususan pengurusnya adalah sebagai berikut. - Ketua : K.H. A. Wahid Hasyim (NU) - Wakil Ketua I : K.H. Mas Mansyur    (Muhammadiyah) - Wakil Ketua II : Wondoamiseno (PSII) - Sekretaris : Sastrodiwiryo (Persis) - Bendahara : Sukirman     Pada mulanya MIAI tidak berpolitik, tetapi kemudian mengikuti aksi-aksi politik menentang penjajah bersama GAPI dan Majelis Rakyat indonesia. Kegiatan MIAI yang utama adalah melaksanakan kongres-kongres partai dan organisasi Islam Indonesia.
Baca selengkapnya

Pemberontakan PRRI/Permesta

-
      Selama munculnya berbagai pemberontakan, di daerah-daerah tertentu timbul pula pergolakan hebat. Pokok persoalnya adalah adanya rasa tidak puas dan tidak percaya kepada pemerintah pusat. Mereka melakukan gerakan yang melawan hukum, antara lain dengan mendirikan berbagai dewan seperti berikut. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Vince Samuel. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Utara, pendirinya adalah golongan polintik tertentu yang mendukung Letnan Kolonel Barlian dan aktivitasnya dipimpin oleh Mayor Nawawi.      Pemerintah berusaha menyelesaikan persoalan di daerah-daerah secara damai, namun mereka tetap berkeinginan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng Letnan Kolonel Achmad Husein segera memproklamasikan berdirinya ...
Baca selengkapnya