Kebijakan Hubungan Internasional Lainnya (part1)

-

A. Konfrontasi dengan Malaysia

     Indonesia dan Malaysia pernah berseteru pada tahun 1963 ketika Indonesia dalam masa pelaksanaan demokrasi terpimpin. Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia, yaitu penggabungan negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara yang terdiri atas Persatuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Serawak. Presiden Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan proyek neokoloniasme Inggris. 

   Pada tanggal 17 September 1963 pemerintahan Indonesia memutuskan sepihak hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno memberikan komando penggayangan Malaysia yang dikenal sebagai Dwikora.

      Kontak senjata antara Indonesia dan Malaysia tidak bisa terhindarkan. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia berjalan terus dan baru berakhir pada tanggal 11 Agustus 1966 saat ditandatangani Jakarta Accord.

 *Untuk diingat kembali
  Komando Dwikora berisi hal-hal sebagai berikut.

  • Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
  • Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk mengagalkan pembemtuka negara boneka Malaysia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

-
     Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22-29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh para perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo untuk memantangkan gagasan masalah yang akan dibahas dalam konferensi nantinya. *Untuk diingat kembali   Hasil keputusan Konferensi Bogor adalah sebagai berikut. Konferensi Asia-Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955. Penetapan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia-Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. Dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.
Baca selengkapnya

Majelis Islam A' la Indonesia (MIAI)

-
    Majelis Islam A'la Indonesia juga disebut Majelis UI Islamil A'la Indonesia atau Islam Luhur. Majelis ini didirikan di Surabaya pada bulan September 1937 atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Majelis ini merupakan badan federasi dari perkumpulan-perkumpulan Islam, antara lain NU, Muhammadiyah, PSII, PII, Al Irsyad, Persis, Persatuan Ulama Indonesia, Al Washiliyah, Al Islam, dan Warmusi (Wartawan Muslimin Indonesia). Sususan pengurusnya adalah sebagai berikut. - Ketua : K.H. A. Wahid Hasyim (NU) - Wakil Ketua I : K.H. Mas Mansyur    (Muhammadiyah) - Wakil Ketua II : Wondoamiseno (PSII) - Sekretaris : Sastrodiwiryo (Persis) - Bendahara : Sukirman     Pada mulanya MIAI tidak berpolitik, tetapi kemudian mengikuti aksi-aksi politik menentang penjajah bersama GAPI dan Majelis Rakyat indonesia. Kegiatan MIAI yang utama adalah melaksanakan kongres-kongres partai dan organisasi Islam Indonesia.
Baca selengkapnya

Pemberontakan PRRI/Permesta

-
      Selama munculnya berbagai pemberontakan, di daerah-daerah tertentu timbul pula pergolakan hebat. Pokok persoalnya adalah adanya rasa tidak puas dan tidak percaya kepada pemerintah pusat. Mereka melakukan gerakan yang melawan hukum, antara lain dengan mendirikan berbagai dewan seperti berikut. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Vince Samuel. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Utara, pendirinya adalah golongan polintik tertentu yang mendukung Letnan Kolonel Barlian dan aktivitasnya dipimpin oleh Mayor Nawawi.      Pemerintah berusaha menyelesaikan persoalan di daerah-daerah secara damai, namun mereka tetap berkeinginan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng Letnan Kolonel Achmad Husein segera memproklamasikan berdirinya ...
Baca selengkapnya