Kehidupan polintik dan Pemerintahan, Pemilu I, Upaya Konstituante Menyusun UUD, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (part3)

-
C. Usaha Dewan Konstituante menyusun UUD dan Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
   Dewan Konstituate tidak dapat bekerja dengan baik karena ada persaingan antarpartai. Begitu juga dengan munculnya berbagai pemberontakan menyebabkan Presiden Soekarno mengajukan gagasan Konsepsi Presiden. Isi Konsepsi Presiden Soekarno antara lain sebagai berikut.

  • Sistem demokrasi parlementer model barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena itu harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.
  • Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin perlu dibentuk Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan wakil semua partai, termasuk PKI, ditambah golongan fungsional (Golongan Karya) berdasarkan pertimbangan kekuatan dalam masyarakat.
  • Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan wakil semua partai polintik dan golongan fungsional dalam masyarakat yang bertugas sebagai pemberi nasihat kepada kabinet.
     Konsepsi presiden tersebut ditolak oleh beberapa partai, seperti Masyumi, NU, PSII, Partai  Katolik dan Partai Rakyat Indonesia. Mereka berpendapat bahwa hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituate. Secara prinsip mereka keberatan mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan karena tujuan komunis di seluruh dunia adalah membentuk pemerintahan yang berdasarkan ajaran komunis.

     Dewan Konstituante tidak mampu merumuskan konstitusi bagi negara Indonesia. Kegagalan ini mendorong presiden mengambil langkah-langkah guna mengatasi keadaan tersebut. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 WIB dalam suatu upara resmi di Instana Merdeka Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit yang isinya sebagai berikut.
  • Membubarkan Dewan Konstituante.
  • Memberlakukan kembali UUD 1945 dan membekukan UUDS 1950.
  • Akan segera dibentuk MPRS dan DPAS.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

-
     Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22-29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh para perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo untuk memantangkan gagasan masalah yang akan dibahas dalam konferensi nantinya. *Untuk diingat kembali   Hasil keputusan Konferensi Bogor adalah sebagai berikut. Konferensi Asia-Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955. Penetapan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia-Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. Dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.
Baca selengkapnya

Majelis Islam A' la Indonesia (MIAI)

-
    Majelis Islam A'la Indonesia juga disebut Majelis UI Islamil A'la Indonesia atau Islam Luhur. Majelis ini didirikan di Surabaya pada bulan September 1937 atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Majelis ini merupakan badan federasi dari perkumpulan-perkumpulan Islam, antara lain NU, Muhammadiyah, PSII, PII, Al Irsyad, Persis, Persatuan Ulama Indonesia, Al Washiliyah, Al Islam, dan Warmusi (Wartawan Muslimin Indonesia). Sususan pengurusnya adalah sebagai berikut. - Ketua : K.H. A. Wahid Hasyim (NU) - Wakil Ketua I : K.H. Mas Mansyur    (Muhammadiyah) - Wakil Ketua II : Wondoamiseno (PSII) - Sekretaris : Sastrodiwiryo (Persis) - Bendahara : Sukirman     Pada mulanya MIAI tidak berpolitik, tetapi kemudian mengikuti aksi-aksi politik menentang penjajah bersama GAPI dan Majelis Rakyat indonesia. Kegiatan MIAI yang utama adalah melaksanakan kongres-kongres partai dan organisasi Islam Indonesia.
Baca selengkapnya

Pemberontakan PRRI/Permesta

-
      Selama munculnya berbagai pemberontakan, di daerah-daerah tertentu timbul pula pergolakan hebat. Pokok persoalnya adalah adanya rasa tidak puas dan tidak percaya kepada pemerintah pusat. Mereka melakukan gerakan yang melawan hukum, antara lain dengan mendirikan berbagai dewan seperti berikut. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Vince Samuel. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Utara, pendirinya adalah golongan polintik tertentu yang mendukung Letnan Kolonel Barlian dan aktivitasnya dipimpin oleh Mayor Nawawi.      Pemerintah berusaha menyelesaikan persoalan di daerah-daerah secara damai, namun mereka tetap berkeinginan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng Letnan Kolonel Achmad Husein segera memproklamasikan berdirinya ...
Baca selengkapnya