Pelaksanaan Polintik Luar Negeri Bebas dan Aktif

-

         Kebijakan luar negeri Indonesia harus berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Bebas, artinya Indonesia bersedia menjalin hubungan kerja sama dengan negara mana pun asal tidak ada ikatan tertentu dan Indonesia tidak akan masuk ke dalam salah satu blok. Aktif, artinya Indonesia senantiasa berusaha dan kerja sama dengan negara lain untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
     Pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan politik luar negeri Indonesia banyak mengarah pada politik konfrontasi dan meninggalkan politik luar negeri bebas aktif. Pelaksanaan polintik konfrontasi mengacu pada Oldefo (Old Emerging Forces) yaitu kekuatan lama yang telah mapan berhadapan dengan Nefo (New Emerging Forces) yaitu kekuatan baru yang sedang muncul. Kelompok Oldefo terdiri atas negara-negara kapitalis, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Belanda. Sementara itu, kelompok Nefo terdiri atas negara-negara progesif revolusioner yang anti imperialisme dan kolonialisme, seperti Indonesia, RRC, Vietnam Utara, Korea Utara, Rusia, dan Rumaria.

     Pada waktu itu, muncul juga pelaksanaan polintik mercusuar yang menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar (lampu penerang) yang dapat memberi jalan bagi anggota Nefo di seluruh dunia. Penyelenggaraan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) pada tahun 1962 merupakan bentuk pelaksanaan polintik mercusuar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

-
     Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22-29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh para perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo untuk memantangkan gagasan masalah yang akan dibahas dalam konferensi nantinya. *Untuk diingat kembali   Hasil keputusan Konferensi Bogor adalah sebagai berikut. Konferensi Asia-Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955. Penetapan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia-Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. Dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.
Baca selengkapnya

Majelis Islam A' la Indonesia (MIAI)

-
    Majelis Islam A'la Indonesia juga disebut Majelis UI Islamil A'la Indonesia atau Islam Luhur. Majelis ini didirikan di Surabaya pada bulan September 1937 atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Majelis ini merupakan badan federasi dari perkumpulan-perkumpulan Islam, antara lain NU, Muhammadiyah, PSII, PII, Al Irsyad, Persis, Persatuan Ulama Indonesia, Al Washiliyah, Al Islam, dan Warmusi (Wartawan Muslimin Indonesia). Sususan pengurusnya adalah sebagai berikut. - Ketua : K.H. A. Wahid Hasyim (NU) - Wakil Ketua I : K.H. Mas Mansyur    (Muhammadiyah) - Wakil Ketua II : Wondoamiseno (PSII) - Sekretaris : Sastrodiwiryo (Persis) - Bendahara : Sukirman     Pada mulanya MIAI tidak berpolitik, tetapi kemudian mengikuti aksi-aksi politik menentang penjajah bersama GAPI dan Majelis Rakyat indonesia. Kegiatan MIAI yang utama adalah melaksanakan kongres-kongres partai dan organisasi Islam Indonesia.
Baca selengkapnya

Pemberontakan PRRI/Permesta

-
      Selama munculnya berbagai pemberontakan, di daerah-daerah tertentu timbul pula pergolakan hebat. Pokok persoalnya adalah adanya rasa tidak puas dan tidak percaya kepada pemerintah pusat. Mereka melakukan gerakan yang melawan hukum, antara lain dengan mendirikan berbagai dewan seperti berikut. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Vince Samuel. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Utara, pendirinya adalah golongan polintik tertentu yang mendukung Letnan Kolonel Barlian dan aktivitasnya dipimpin oleh Mayor Nawawi.      Pemerintah berusaha menyelesaikan persoalan di daerah-daerah secara damai, namun mereka tetap berkeinginan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng Letnan Kolonel Achmad Husein segera memproklamasikan berdirinya ...
Baca selengkapnya