Sejarah yang ada di Indonesia

B. Indonesia Keluar dari PBB      Polintik luar negeri yang bebas dan aktif tidak dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia lebih cenderung berada di antara negara-negara komunis. Penyimpangan lainnya adalah Indonesia keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia sari keanggotaan PBB berkaitan dengan masuknya malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.      Keluarnya Indonesia dari PBB dan konfrontasi terhadap Malaysia membuat Indonesia terkucil dari pergaulan masyarakat internasional. Kedua hal tersebut makin mendekatkan hubungan antara Indonesia dengan Cina yang selama bertahun-tahun tidak berhasil masuk PBB. Hubungan Indonesia Cina ini menuju kearah terjadinya poros Jakarta-Peking sebagai poros utama perjuangan Nefo.

A. Konfrontasi dengan Malaysia      Indonesia dan Malaysia pernah berseteru pada tahun 1963 ketika Indonesia dalam masa pelaksanaan demokrasi terpimpin. Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia, yaitu penggabungan negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara yang terdiri atas Persatuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Serawak. Presiden Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan proyek neokoloniasme Inggris.    Pada tanggal 17 September 1963 pemerintahan Indonesia memutuskan sepihak hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno memberikan komando penggayangan Malaysia yang dikenal sebagai Dwikora.      Kontak senjata antara Indonesia dan Malaysia tidak bisa terhindarkan. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia berjalan terus dan baru berakhir pada tanggal 11 Agustus 1966 saat ditandatangani Jakarta Accord. *Untuk diingat kembali   Komando Dwikora berisi ...

     Perang Dunia II (1939-1945) telah menimbulkan dua blok yang saling berseteru. Blok Barat kumpulan negara yang dipimpin Amerika Serikat. Blok Timur Merupakan kumpulan negara sosial isi komunis yang dipimpin Uni Soviet Konflik antara kedua blok sering terjadi.       Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya tidak ingin terlibat dari perseteruan kedua blok itu. Mereka sepakat untuk membuat suatu kelompok baru yang netral, tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Kelompok inilah yang nantinya disebut kelompok negara-negara Nonblok.      Gerakan Nonblok (Non-aligned Movement) diprakarsai para pemimpin negara, yakni Soekarno (Indonesia), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Jawaharlal Nehru (India), Yosep Bloz Tito (Yugoslavia), dan Kwame Nkrumah (Ghana).      Gerakan Nonblok rutin mengadakan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT). Berikut beberapa KTT yang pernah dilakukan Gerakan Nonblok.  KTT I (1-6 September...

         Kebijakan luar negeri Indonesia harus berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Bebas, artinya Indonesia bersedia menjalin hubungan kerja sama dengan negara mana pun asal tidak ada ikatan tertentu dan Indonesia tidak akan masuk ke dalam salah satu blok. Aktif, artinya Indonesia senantiasa berusaha dan kerja sama dengan negara lain untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.      Pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan politik luar negeri Indonesia banyak mengarah pada politik konfrontasi dan meninggalkan politik luar negeri bebas aktif. Pelaksanaan polintik konfrontasi mengacu pada Oldefo (Old Emerging Forces) yaitu kekuatan lama yang telah mapan berhadapan dengan Nefo (New Emerging Forces) yaitu kekuatan baru yang sedang muncul. Kelompok Oldefo terdiri atas negara-negara kapitalis, seperti Amerika Serikat, Ingg...

      Masa demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Semasa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak. Sebaliknya, kebebasan partai-partai sangat dibatasi. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga membawa akibat yang lain, yaitu sistem demokrasi leberal diganti dengan demokrasi terpimpin.       Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang langsung beliau pimpin sebagai Kabinet Juanda. Kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno tersebut Kabinet Kerja.      Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengembangkan ajaran nasakom. Nasakom artinya lembaga kenegaraan harus berintikan kekuatan dari golongan nasional (PNI), agama (NU), dan komunis (PKI).      Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga negara, seperti MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), DPAS ( Dewan Pertimbangan Ag...

C. Usaha Dewan Konstituante menyusun UUD dan Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.     Dewan Konstituate tidak dapat bekerja dengan baik karena ada persaingan antarpartai. Begitu juga dengan munculnya berbagai pemberontakan menyebabkan Presiden Soekarno mengajukan gagasan Konsepsi Presiden. Isi Konsepsi Presiden Soekarno antara lain sebagai berikut. Sistem demokrasi parlementer model barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena itu harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin perlu dibentuk Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan wakil semua partai, termasuk PKI, ditambah golongan fungsional (Golongan Karya) berdasarkan pertimbangan kekuatan dalam masyarakat. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan wakil semua partai polintik dan golongan fungsional dalam masyarakat yang bertugas sebagai pemberi nasihat kepada kabinet.      Konsepsi presiden tersebut ditolak oleh beberapa partai, sepe...

B.   Pemilihan Umum I        Pada tanggal 29 September 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Puluhan partai politik, organisasi massa, dan perseorangan ikut serta mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang pertama.      Dalam pelaksanaan pemilu wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Jumlah pemilh dalam pemilu sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan UU No.7 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1954. Pemilihan umum yang pertama dapat berjalan tertib dan lancar.        Hasil Pemilu 1955 memunculkan empat partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Nahdhatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah pemilu terlaksana, perten...

A. Kehidupan politik dan pemerintahan       Dalam UUDS 1950 telah ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi liberal (demokrasi bebas) seperti di negara-negara Barat. Sistem pemerintahan yang dianut adalah kabinet parlementer. Dalam kabinet parlementer, presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi sebab kekuasaan tertinggi di pegang oleh perdana menteri. Perdana menteri bersama para menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada DPR. Apabila ada suatu kebijaksanaan pemerintah yang tidak mendapat kepercayaan DPR, kabinet akan jatuh dan dibubarkan kemudian disusun kabinet baru lagi.      Partai yang mempunyai wakil di pemerintahan pemerintahan disebut partai pemerintah , sedangkan yang tidak mempunyai wakil di pemerintahan disebut partai oposisi. Partai oposisi biasanya selalu mencari-cari kesalahan pemerintah. Dengan keadaan tersebut pemerintah menjadi tidak stabil. Hal tersebut terbukti dalam s...

      Sesuai dengan rencana, Konferensi Asia-Afrika (KAA) diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. KAA dihadiri oleh wakil-wakil dari 29 negara berikut ini. Negara pengundang meliputi Indonesia, India, Pakistan, SriLanka, dan Burma (Myanmar). Negara yang diundang meliputi Filipina, Muangthai, Kamboja, Laos, RRC, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Nepal, Afganistan, Iran, Irak, Arab Saudi, Suriah, Yordania, Lebanon, Turki, Yaman, Mesir, Sudan, Etiopia, Liberal, Libia, dan Ghana. *Untuk diingat kembali   Tujuan diadakan KAA adalah sebagai berikut. Memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia-Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Menghapus diskriminasi ras dan kolonialisme. Memperbesar peranan Asia-Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia.     Pada saat konferensi, setelah membicarakan beberapa masalah yang menyangkut kepentingan negara-negara di dunia umumnya, segera mengambil beberapa kepu...

     Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22-29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh para perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo untuk memantangkan gagasan masalah yang akan dibahas dalam konferensi nantinya. *Untuk diingat kembali   Hasil keputusan Konferensi Bogor adalah sebagai berikut. Konferensi Asia-Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955. Penetapan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia-Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. Dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.

     Sebelum Konferensi Asia-Afrika dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan. Konferensi pendahuluan tersebut sebagai berikut.   Konferensi Kolombo   Konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan di Kolombo, ibu kota negara Sri Lanka, pada tanggal 28 April-2 Mei 1954. Konferensi itu dihadiri oleh lima perdana menteri dari negara berikut. Perdana Menteri Pakistan : Mohammad Ali Perdana Menteri Sri Lanka : Sir John Kotewala Perdana Menteri Burma (Myanmar) : U Nu Perdana Menteri Indonesia : Mr. Ali Sastroamijoyo Perdana Menteri India : Jawaharlal Nehru    Konferensi Kolombo secara aklamasi memutuskan akan mengadakan Konferensi Asia-Afrika dan Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara konferensi tersebut.

      Selama munculnya berbagai pemberontakan, di daerah-daerah tertentu timbul pula pergolakan hebat. Pokok persoalnya adalah adanya rasa tidak puas dan tidak percaya kepada pemerintah pusat. Mereka melakukan gerakan yang melawan hukum, antara lain dengan mendirikan berbagai dewan seperti berikut. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Vince Samuel. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Utara, pendirinya adalah golongan polintik tertentu yang mendukung Letnan Kolonel Barlian dan aktivitasnya dipimpin oleh Mayor Nawawi.      Pemerintah berusaha menyelesaikan persoalan di daerah-daerah secara damai, namun mereka tetap berkeinginan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng Letnan Kolonel Achmad Husein segera memproklamasikan berdirinya ...

   Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS). RMS diproklamasikan oleh Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Soumokil sebenarnya telah terlibat di dalam pertualangan Andi Aziz. Akibat kegagalan gerakan itu, ia melarikan diri ke Maluku Tengah dan menjadikan Ambon sebagai pusat kegiatan.      Soumokil berani mendirikan RMS karena mendapat bantuan penuh dari pihak Belanda dan KNIL yang berada di Ambon. Pemerintah RIS di Jakarta ingin menyelesaikan persoalan itu secara damai sehingga dikirimkan misi di perdamaian ke Ambon yang dipimpin oleh Dr. Leimena.      Akan tetapi, pihak pemberontak tidak mau berunding. Akhirnya, pemerintah terpaksa menggunakan kekuatan militer untuk menumpas para pemberontak. Kota Ambon dikepung oleh tentara APRIS di bawah komando Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Pada saat pasukan APRIS berusaha merebut Benteng New Victoria, Letkol Slamet Riy...

     Andi Aziz adalah mantan Letnan Ajudan Wali Negara-negara Indonesia Timur (NIT) Tjokode Gede Sukawati yang telah tergabung dalam APRIS dengan pangkat Kapten pada tanggal 30 Maret 1950. Pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerbu dan menduduki Markas APRIS di Makassar. Mereka menuntut agar pasukan APRIS dan KNIL saja yang bertanggung jawab terhadap keamanan NIT. Mereka beranggapan bahwa RIS tidak memdulikan keinginan anggota KNIL di Makassar untuk menjadi TNI yang tidak diintegrasikan dengan pasukan-pasukan TNI di Jawa. Selain itu, Andi Aziz dan pasukannya juga menginginkan agar NIT tetap dipertahankan.      Dalam menghadapi tuntutan tersebut, pemerintah mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan Andi Aziz mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun, Ultimatum tersebut tidak di hiraukan oleh Andi Aziz dan pasukannya. Pemerintah akhirnya bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan Ekspedisi ke Makassar yang dipimpin oleh Batalion Worang yang te...

      Sejak proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan pelaksanaan demokrasi liberal (1950-1959) kondisi keamanan dalam negeri Indonesia belum stabil. Berbagai macam pergolakan muncul di daerah yang ingin meruntuhkan negara Indonesia. Berikut beberapa pemberontakan yang muncul di beberapa daerah adalah sebagai berikut. Pemberontakan  APRA      Kalangan KNIL membentuk getakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Weaterling yang merupakan mantan tentara KNIL. Pada tanggal 24 Januari 1950, APRA merebut tempat-tempat penting di Bandung seperti Markas Divisi Siliwangi, dan membunuh setiap anggota TNI yang mereka temui di jalan, termasuk Letnan Kolonel Lembong. Bahkan Westerling berencana menyerang kabinet RIS dan membunuh beberapa orang menteri, seperti Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sekjen Kementrian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, dan Penjabat Kepala Staf Angkatan Perang...

13.  Konfrensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan      Dengan berhasilnya Konferensi Antar-Indonesia, bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri. Bangsa indonesia kini bersiap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri KMB yang terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Ir. Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. KMB menghasilkan keputusan di diantaranya adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) diubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat).              KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 . KMB adalah konferensi segitiga antara ...

11.  Perundingan Roem-Royen       Setelah adanya resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949, PBB memerintahkan UNCI agar membantu pelaksanaan resolusi tersebut. UNCI  kemudian menemui para pemimpin RI dan Belanda yang akhirnya mereka berhasil dibawa ke meja perundingan. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr.Moh. Roem, sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. J.H. van Royen. Pada tanggal 17 April 1949, dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta yang dipimpin oleh Marle Cochran, wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan selanjutnya delegasi Indonesia adalah Drs.Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Bowono IX. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 dicapailah persetujuan yang disebut Roem-Royen Statement. Pernyataan pemerintahan RI dibacakan oleh ketua delegasi indonesia Mr. Moh. Roem yang berisi antara lain bahwa pemerintah RI akan:  Mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ...

10.  Perjuangan Menghadapi Agresi Militer Belanda  Belanda terus berusaha untuk menguasai Indonesia. Selain itu melalui perundingan, pembentukan negara boneka, Belanda juga menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Indonesia. Penggunaan kekuatan militer ini memunculkan Agresi Militer belanda II. A. Serangan Militer Belanda terhadap Kota Yogyakarta Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda menyatakan menolak dan tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948 dini hari tentara Belanda langsung menyerbu Lapangan Terbang Maguwo, Yogyakarta, dan Belanda berhasil menguasai seluruh Kota Yogyakarta. Karena Yogyakarta sudah dikuasai belanda, presiden Soekarno memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang belanda di Sumatra agar secepatnya membentuk pemerintahan darurat. Akhirnya, Mr. Syarifruddin membentuk Pemerintahan Darurat  Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatra Barat. Dengan terbentuknya P...