Gabungan Politik Indonesia (GAPI) {Part1}

-

     Gagasan untuk membina kerja sama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi timbul kembali pada tahun 1939. Menurut Muhammad Husni Thamrin (Pendiri federasi itu) pembentukan federasi pada mulanya dinjurkan oleh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada bulan April 1938 dengan pembentukan Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia (Bapeppi). oleh karena pembentukannya kurang lancar, Parinda lalu berinisiatif untuk membentuk kembali Konsentrasi Nasional. Alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Kegagalan Petisi Sutarjo.
b. Sikap pemerintah kolonial yang kurang memerhatikan kepentingan-kepentingan bangsa       Indonesia.
c. Semakin gawatnya situasi Internasional sebagi akibat meningkatnya pengaruh fasisme.
     
   Parinda berpendapat bahwa perjuangan konsretrasi Nasional harus mencakup dua sasaran. Pertama, menyadaran dan menggerakan rakyat untuk memperoleh suatu pemerintahan tersendiri. Kedua, mendorong pemerintah belanda untuk mencari cita-cita bangsa Indonesia untuk kemudian mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Indonesia. 
     Selanjutnya, Parinda mengadakan pendekatan terhadap partai dan organisasi lainnya. Pendekatan dilakukan terhadap PSII, Gerindo, PII, Pasudan, Persatuan Minahasa, dan Partai Katolik untuk membicarakan masa depan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1939 berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerja sama partai politik dan organisasi di Jakarta. Organisasi itu diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
     Meskipun GAPI sudah terbentuk, masing-masing partai tetap bebas menjalankan program kerjanya masing-masing. Apabila terjadi perselisihan diantara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penegah. Tokoh-tokoh pergerakan yang ikut memimpin GAPI adalah Muhammad Husni Thamrin (Parinda), Mr. Amir Syarifudin (Gerindo), dan Abikusno Cokro Suyoso (PSII).
     Di dalam anggaran dasar diterangkan bahwa GAPI berdasarkan kepada:
 a. hak untuk menentukan diri sendiri, 
 b. persatiuan aksi seluruh pergerakan Indonesia,
 c. kesatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia berdasarkan kerakyatan dalam paham      politik,ekonomi, dan sosial.  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

-
     Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22-29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh para perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo untuk memantangkan gagasan masalah yang akan dibahas dalam konferensi nantinya. *Untuk diingat kembali   Hasil keputusan Konferensi Bogor adalah sebagai berikut. Konferensi Asia-Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955. Penetapan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia-Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. Dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.
Baca selengkapnya

Majelis Islam A' la Indonesia (MIAI)

-
    Majelis Islam A'la Indonesia juga disebut Majelis UI Islamil A'la Indonesia atau Islam Luhur. Majelis ini didirikan di Surabaya pada bulan September 1937 atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Majelis ini merupakan badan federasi dari perkumpulan-perkumpulan Islam, antara lain NU, Muhammadiyah, PSII, PII, Al Irsyad, Persis, Persatuan Ulama Indonesia, Al Washiliyah, Al Islam, dan Warmusi (Wartawan Muslimin Indonesia). Sususan pengurusnya adalah sebagai berikut. - Ketua : K.H. A. Wahid Hasyim (NU) - Wakil Ketua I : K.H. Mas Mansyur    (Muhammadiyah) - Wakil Ketua II : Wondoamiseno (PSII) - Sekretaris : Sastrodiwiryo (Persis) - Bendahara : Sukirman     Pada mulanya MIAI tidak berpolitik, tetapi kemudian mengikuti aksi-aksi politik menentang penjajah bersama GAPI dan Majelis Rakyat indonesia. Kegiatan MIAI yang utama adalah melaksanakan kongres-kongres partai dan organisasi Islam Indonesia.
Baca selengkapnya

Pemberontakan PRRI/Permesta

-
      Selama munculnya berbagai pemberontakan, di daerah-daerah tertentu timbul pula pergolakan hebat. Pokok persoalnya adalah adanya rasa tidak puas dan tidak percaya kepada pemerintah pusat. Mereka melakukan gerakan yang melawan hukum, antara lain dengan mendirikan berbagai dewan seperti berikut. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Vince Samuel. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Utara, pendirinya adalah golongan polintik tertentu yang mendukung Letnan Kolonel Barlian dan aktivitasnya dipimpin oleh Mayor Nawawi.      Pemerintah berusaha menyelesaikan persoalan di daerah-daerah secara damai, namun mereka tetap berkeinginan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng Letnan Kolonel Achmad Husein segera memproklamasikan berdirinya ...
Baca selengkapnya